Forkopimda Gelar Rapat Sikapi  Rencana Okupasi oleh PTPN II

Forkopimda Gelar Rapat Sikapi  Rencana Okupasi oleh PTPN II

Binjai (Humas Pemko)
Pemko Binjai bersama  unsur  Forum Komunikasi Pimpinan  Daerah (Forkopimda) dan instansi terkait  akan membentuk Tim  Terpadu  Penyelesaian Pertanahan untuk  menyikapi adanya rencana  pihak PTPN untuk mengokupasi lahan  HGU. Pembentukan tim terpadu diputuskan  pada rapat pembahasan  terkait lahan HGU PTPN  II di kelurahan  Tunggurono kecamatan Binjai Timur,   dipimpin Wakil Walikota Binjai  H Timbas Tarigan SE, dihadiri  antara lain  Sekda M Mahfullah P  Daulay, Kasdim  0203 Langkat, pimpinan DPRD, mewakili kapolres Binjai, mewakili Kajari,   pejabat Kantor Pertanahan, berlangsung di  ruang rapat Walikota, Senin (19/2). 
 
“Rapat ini  bertujuan untuk menyamakan persepsi kita  untuk menyikapi  rencana PTPN II melakukan okupasi,  “ kata Timbas Tarigan.
Menurut Sekda M Mahfullah,   setelah rapat ini  tim terpadu akan mengundang  pihak PTPN II agar   menjelaskan dimana  lokasi  okupasi  dan apa  tujuannya.  Sebab, ungkap Mahfullah berdasarkan peraturan daerah  tentang RTRW  tidak   boleh lagi  ada perkebunan di kota. 
Dijelaskannya, dari luas  1234 Ha lahan PTPN di Binjai,  seluas  560 Ha telah habis ijin  HGU nya dan tidak diperpanjang. Sedangkan  untuk 674 Ha  lainnya  telah  dimintakan perpanjangan  HGU oleh PTPN II,  namun belum  disetujui oleh pusat. Hal terpenting,   menurut  Mahfullah, harus ada  kejelasan lokasi yang akan diokupasi.
“Ada HGU  yang masih berjalan, tapi  PTPN  tidak bisa menunjukan  lokasinya karena sudah diduduki masyarakat,” ungkap Mahfullah.
Kasdim 0203 Langkat Mayor Inf Sondang H Tanjung, menegaskan  pihaknya  tidak ingin  ada  benturan  dengan masyarakat. Karena itu,   pihak PTPN  II  harus membawa  surat   tentang   lahan  mana yang   akan diokupasi   dan  tidak serta merta  langsung melakukan okupasi,   tapi harus   didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat.

“Tidak bisa PTPN  langsung okupasi, tapi sosialisasi  dulu  diikuti  dengan surat peringatan  pertama, kedua dan ketiga, “ kata  Tanjung.
Pimpinan DPRD  Binjai,  Antasari, mengatakan  mendukung  dibentuknya  Tim terpadu.
“Kami dukung kebijakan  untuk cari solusi  sebaik-baiknya. Jangan sampai   rusak situasi Binjai yang sudah kondusif, “ kata  Antasari.